IKMD Diskusi Intelektual: Polemik Asas Dominus Litis pada RUU KUHAP

andongonline.com | Depok. Jumat, 14 Februari 2025, Diskusi yang di adakan oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Depok (IKMD) bertajuk *“Polemik Asas Dominus Litis pada RUU KUHAP: Potensi Penyalahgunaan Wewenang ???”*.

Acara ini dihadiri oleh akademisi, praktisi hukum, Kader IKMD, serta mahasiswa umum yang tertarik membahas isu-isu hukum terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Diskusi ini berfokus pada dua isu utama dalam RUU KUHAP, yaitu potensi tumpang tindih wewenang antara jaksa dan penyidik serta kekuasaan absolut jaksa dalam menghentikan penyidikan. Kedua isu ini menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam sesi diskusi, seorang peserta menanyakan dampak dari pemberian kewenangan penyidikan kepada jaksa dalam perkara pidana umum. Menanggapi hal tersebut, Toni Alfarizi. selaku praktisi hukum, menyatakan bahwa pemberian kewenangan penuh kepada jaksa atas suatu perkara dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Ia menegaskan bahwa sebaiknya kepolisian tetap menjadi pelaksana utama penyidikan, sementara jaksa berfokus pada fungsi penuntutan. “Jika jaksa diberi kewenangan lebih luas dalam tahap penyidikan, ada kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan dalam sistem peradilan pidana,” ujarnya.

Diskusi ini diakhiri dengan berbagai rekomendasi dari para peserta, termasuk perlunya revisi lebih lanjut terhadap RUU KUHAP agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum. Dengan adanya diskusi semacam ini, diharapkan pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sebelum mengesahkan regulasi yang akan berdampak luas terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Baca Juga :   Ranting NU Pasir Putih Gelar Rutinan Pembacaan Qasidah Burdah, Perkuat Iman dan Ukhuwah