KOPRI PKC PMII Buka Suara: Menyikapi Proyek Talud Desa Ploly, Keringat Rakyat Jangan Dijadikan Tumbal Politik.

andongonline.com | ​Korps PMII Putri (KOPRI) PKC PMII Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap kasus penundaan pembayaran upah buruh dan material lokal pada Proyek Pembangunan Swering Talud Desa Ploly, Kabupaten Halmahera Selatan. Proyek yang dibiayai melalui APBD Provinsi Maluku Utara TA 2023 dengan nilai pagu Rp600.022.074,00 ini mengekspos persoalan mendasar dalam tata kelola pembangunan daerah, ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan masyarakat kecil sebagai pihak paling dirugikan.

​KOPRI PKC PMII menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas sengketa perdata biasa antara kontraktor dan pekerja. Kasus ini adalah cermin dari rentannya tata kelola proyek publik terhadap praktik keterlibatan kepentingan politik praktis.
​Pengakuan pihak pelaksana proyek (CV Limau Dolik Dauri) yang mengaitkan tersendatnya pembayaran upah warga sebesar Rp52.050.000,00 dengan alokasi dana kampanye Pemilu/Pileg adalah tindakan yang secara etika publik dan hukum tidak dapat dibenarkan.

​Secara tata kelola keuangan negara, anggaran proyek yang bersumber dari APBD merupakan instrumen pelayanan publik yang sudah mengikat sejak perencanaan hingga terealisasi. Penggunaan anggaran pembangunan atau upah pekerja sebagai modal pencalonan dibangku legislatif adalah hal yang sangat memalukan, dalih untuk menunda atau tidak membayarkan hak-hak buruh dan pemasok material lokal adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip kepatuhan kontrak dan tanggung jawab perusahaan. Urusan internal maupun kalkulasi politik pribadi tidak memiliki legal standing untuk mengenyampingkan kewajiban untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
​Rangkaian penundaan yang terjadi mulai dari janji pembayaran pada 25 Juni 2026, bergeser ke 11 Juli 2026, hingga pengabaian Somasi Kedua tanggal 15 Juli 2026, menunjukkan ketidakseriusan pelaksana dalam menyelesaikan kewajibannya. Pola komunikasi yang dinamis tanpa realisasi nyata ini tidak hanya merugikan secara materiil, melainkan juga mencederai rasa keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga :   Guide avancé pour maîtriser le casino avec Paris en direct

​Ditinjau dari norma hukum, pengabaian atas kewajiban yang telah diakui secara eksplisit berpotensi memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Apabila ditemukan fakta bahwa janji-janji penundaan tersebut disertai dengan manipulasi informasi untuk mengulur waktu, hal ini patut dicermati secara saksama dalam koridor hukum pidana.
Kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, Selaku Pengguna Anggaran/Satuan Kerja, Dinas tidak boleh bersikap pasif atau menganggap masalah ini selesai hanya karena tahapan administratif lelang dengan Kode: 13787361 telah usai. Dinas wajib melakukan evaluasi berjenjang, memberikan sanksi administratif tegas, serta mempertimbangkan pemblokiran (blacklisting) terhadap perusahaan pelaksana guna mencegah berulangnya kasus serupa pada proyek-proyek pemerintah daerah di masa mendatang.
Kepada Aparat Penegak Hukum Polda Maluku Utara, Kami Meminta agar bersikap responsif, profesional, dan adanya transparansi dalam penyelesaian proses hukum apabila tim kuasa hukum para pekerha menindaklanjuti kasus ini ke ranah hukum. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat harus menjadi prioritas utama penegakan hukum di Maluku Utara.
​Pembangunan infrastruktur seharusnya dapat memperkuat & mensejahterakan perekonomian warga lokal, bukan justru meninggalkan beban sosial dan finansial bagi mereka. KOPRI PKC PMII Maluku Utara akan terus mengawal perkembangan kasus ini bersama elemen masyarakat sipil hingga seluruh hak rakyat Desa Ploly dipenuhi secara adil dan bermartabat.