PMII Jawa Barat Soroti Independensi Muktamar ke-35 NU Bayang-Bayang “NU Plat Merah”

Bandung, 19 Agustus 2026 Rusli Hermawan ( ketua PKC PMII Jawa Barat) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan. Muktamar adalah momentum menentukan masa depan NU sekaligus menguji satu hal yang sangat fundamental seberapa kuat kemandirian NU ketika berhadapan dengan kekuasaan.

 

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika publik Jawa Barat menyoroti agenda Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mempertemukan kepala daerah dengan jajaran Syuriah NU kabupaten/kota di Gedung Sate pada 19 Agustus 2026, hanya beberapa hari menjelang Muktamar.

 

Apakah ini sekadar silaturahmi pemerintahan, atau bagian dari konsolidasi kepentingan tertentu menjelang Muktamar?

 

Kami tidak ingin gegabah menyebutnya sebagai intervensi tanpa bukti. Tetapi publik juga tidak boleh kehilangan hak untuk bertanya.

 

Apa agendanya? Mengapa waktunya bertepatan dengan momentum menjelang Muktamar? Mengapa komposisi pesertanya melibatkan unsur pemerintahan dan struktur Syuriah NU? Dan apakah terdapat pembahasan mengenai dinamika internal Muktamar?

 

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Justru transparansi diperlukan agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi.

 

NU Plat Merah Slogan atau Ancaman terhadap Independensi?

Baca Juga :   PERNYATAAN SIKAP PC PMII KABUPATEN BANDUNG BARAT Mendesak Transparansi dan Pertanggungjawaban atas Temuan BPK RI terhadap LKPD TA 2025

 

Istilah “NU plat merah” memang bukan istilah hukum. Ia merupakan kritik politik terhadap kekhawatiran bahwa NU terlalu dekat dengan kekuasaan sehingga batas antara kemitraan dan ketergantungan menjadi kabur.

 

Bagi kami, persoalannya bukan apakah NU boleh bekerja sama dengan pemerintah. Tentu boleh Persoalannya adalah apakah kerja sama tersebut tetap menjaga otonomi organisasi.

Pemerintah boleh menjadi mitra NU, tetapi tidak boleh menjadi penentu arah internal NU.

 

NU boleh berdialog dengan pemerintah, tetapi tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengkritik pemerintah.

 

Dan pejabat negara boleh bersilaturahmi dengan ulama, tetapi kekuasaan tidak boleh digunakan untuk memengaruhi keputusan organisasi. Jika independensi itu hilang persoalannya bukan lagi sekadar konflik internal NU. Ini menjadi persoalan serius bagi kualitas demokrasi dan masyarakat sipil Indonesia.

 

Konstitusi dan Etika Kekuasaan

Sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Prinsip tersebut harus dibaca sebagai jaminan atas ruang otonom masyarakat sipil.

 

Karena itu, persoalan hukumnya bukan “bolehkah gubernur bertemu NU?” Jawabannya tentu boleh.

 

Pertanyaan yang lebih penting adalah

“Apakah kekuasaan pemerintah digunakan untuk memengaruhi keputusan internal NU?”

 

Jika tidak, tunjukkan transparansinya.

Baca Juga :   Muspimda PMII Jawa Barat: Forum Diskusi Kaderisasi dan Pengembangan Kopri

Jika ada tekanan atau pengarahan, maka publik berhak mempertanyakan dan mekanisme hukum harus bekerja.

 

Dalam perspektif Islam, kekuasaan juga merupakan amanah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

 

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

 

Pesannya jelas kekuasaan harus digunakan untuk melayani, bukan mengendalikan.

 

PMII Jawa Barat Kawal, Bukan Menguasai Sebagai bagian dari generasi muda Nahdliyin, PMII Jawa Barat harus berdiri di garis depan dalam menjaga tradisi intelektual dan independensi.

 

Kritik kepada pemerintah bukan kebencian, Kritik kepada NU bukan permusuhan Dan kemitraan dengan pemerintah bukan berarti tunduk kepada pemerintah.

 

Karena itu, kami mendorong agar Muktamar ke-35 berlangsung demokratis, transparan, bermartabat, bebas dari politik uang, bebas dari tekanan kekuasaan, dan sepenuhnya tunduk pada mekanisme organisasi.

 

Ukuran keberhasilan Muktamar bukan hanya siapa yang terpilih.

 

Ukuran sesungguhnya adalah apakah NU tetap mampu menjadi kekuatan moral masyarakat sipil yang berani mengatakan ‘’ya’’ ketika pemerintah benar dan berani mengatakan “tidak” ketika kekuasaan menyimpang.

Baca Juga :   Sambut Hari Lalulintas Ke-68, Polres Purwakarta Gelar Donor Darah

 

Muktamar ke-35 harus menjadi milik Nahdliyin, bukan milik elite politik.

 

Jaga Khittah.

Jaga Kemandirian.

Kawal Regenerasi.

Tolak Politik Transaksional.

Dan pastikan NU tidak berubah menjadi “plat merah”.

 

Rusli Hermawan

Bandung, 19 Agustus 2026