PERNYATAAN SIKAP PC PMII KABUPATEN BANDUNG BARAT Mendesak Transparansi dan Pertanggungjawaban atas Temuan BPK RI terhadap LKPD TA 2025

Kami, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bandung Barat, menyatakan keprihatinan sekaligus kekecewaan yang mendalam atas lambannya respons serta tidak adanya penjelasan yang tegas dan transparan dari BKAD Kabupaten Bandung Barat terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

 

Belum jelasnya keberadaan 129 BPKB kendaraan dinas dengan nilai aset mencapai Rp17,5 miliar bukan lagi dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Kondisi ini merupakan indikasi serius atas lemahnya tata kelola aset daerah, buruknya sistem pengawasan internal, serta rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset milik rakyat. Diamnya pemerintah justru memperbesar ruang spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

 

Kami juga mempertanyakan tanggung jawab dan kepemimpinan Bupati Kabupaten Bandung Barat sebagai pemegang kendali tertinggi pemerintahan daerah. Dalam persoalan yang menyangkut aset negara bernilai miliaran rupiah, publik berhak memperoleh kepastian, bukan sikap yang terkesan pasif. Kepemimpinan yang kuat seharusnya hadir untuk memastikan penyelesaian persoalan secara terbuka, cepat, dan bertanggung jawab.

 

Masyarakat menginginkan pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas. Namun, fakta yang muncul justru menunjukkan kemunduran tata kelola pemerintahan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Apabila pengelolaan aset daerah saja tidak mampu dipastikan akuntabilitasnya, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanah pembangunan dan pelayanan publik.

Baca Juga :   Menimbang Kebijakan Penambahan Kuota Kelas Menjadi 50 Siswa: Ancaman Nyata Bagi Madrasah dan Pondok Pesantren Swasta

 

Oleh karena itu, PC PMII Kabupaten Bandung Barat dengan tegas menuntut:

 

1. Bupati segera memimpin langsung pemberian penjelasan terbuka dan transparan kepada publik terkait keberadaan seluruh aset bermasalah.

2. Menyusun dan melaksanakan langkah nyata tindak lanjut rekomendasi BPK tanpa penundaan.

3. Menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang lalai dan bertanggung jawab atas kekacauan ini.

4. Melakukan perbaikan menyeluruh sistem tata kelola, penatausahaan, dan pengamanan aset daerah agar masalah serupa tidak terulang.

 

Kami menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. PC PMII Kabupaten Bandung Barat akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini secara kritis dan konstruktif demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.