LMND Maluku Utara Desak Polda Usut Dugaan Pelanggaran Perizinan PT Intimkara di Morotai

andongonline.com | Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Maluku Utara mendesak Polda Maluku Utara untuk segera turun tangan menyelidiki persoalan pembukaan lahan yang dilakukan PT Intimkara di Desa Cucumare, Kabupaten Pulau Morotai.

Desakan tersebut muncul setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengakui bahwa kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan mess karyawan dan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang dilakukan perusahaan tersebut hingga saat ini belum mengantongi izin lingkungan.

LMND Maluku Utara menilai persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum karena menyangkut kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua LMND Maluku Utara sahrul n manan. meminta Polda Maluku Utara memanggil dan meminta klarifikasi dari Direktur Utama PT Intimkara, Buddy Liem, terkait aktivitas yang dilakukan perusahaan di lokasi tersebut.

Polda Maluku Utara harus segera turun tangan dan melakukan penyelidikan secara objektif. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar perwakilan LMND Maluku Utara.

Sahrul N.manan. juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk membuka informasi secara transparan kepada publik mengenai status perizinan kegiatan yang sedang berjalan di Desa Cucumare. Menurut mereka, transparansi sangat penting untuk menghindari munculnya spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan lingkungan.

Baca Juga :   Wamendagri Bima Arya Harus Menekankan Pentingnya Kemandirian Dan Ketahanan Pangan nasional Di Bogor Jawa Barat

Selain itu, LMND menyoroti adanya dugaan penggunaan kewenangan secara sepihak dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, mereka meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh aspek yang berkaitan dengan penerbitan rekomendasi, pengawasan, maupun aktivitas operasional perusahaan di lapangan.

Sampai sejauh ini belum terdapat pernyataan resmi dari pihak PT Intimkara terkait desakan tersebut. Sementara itu, LMND Maluku Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar proses penegakan hukum dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara adil dan transparan.

Masyarakat berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang terbuka sehingga persoalan ini dapat diselesaikan berdasarkan fakta, ketentuan hukum yang berlaku, dan prinsip keadilan bagi semua pihak.