Penundaan Penanganan Perkara Penganiayaan Anak di Polsek Pulau Makian: Antara Kelalaian Prosedural dan Dugaan Penghambatan Keadilan.

andongonline.com | Penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/IV/2026/SPKT/Unit Reskrim/Polsek Pulau Makian/Polres Halmahera Selatan/Polda Maluku Utara, tertanggal 11 April 2026, patut menjadi perhatian serius. Perkara yang seharusnya diprioritaskan karena menyangkut korban anak justru menunjukkan pola penanganan yang lambat, tidak transparan, dan berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana.

Sejak awal pelaporan, perkembangan perkara hanya ditandai dengan penerbitan SP2HP pertama pada tanggal 11 April 2026 oleh penyidik pembantu. Namun, SP2HP lanjutan yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan saksi justru tidak dilengkapi nomor dan tanggal surat, yang menunjukkan adanya cacat administratif dalam manajemen penyidikan. Hal ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan indikasi awal lemahnya akuntabilitas dalam penanganan perkara.

Dalam upaya memperoleh kepastian hukum, selaku pelapor saya secara aktif melakukan koordinasi dengan penyidik. Pada 12 Mei 2026, penyidik menyampaikan bahwa proses akan dilanjutkan setelah kembali dari Bacan, dengan rencana pemeriksaan saksi tambahan dan persiapan gelar perkara. Namun hingga 6 Juni 2026, tidak terdapat perkembangan signifikan selain janji pengiriman SP2HP dan rencana gelar perkara. Pada 14 Juni 2026, kembali disampaikan bahwa gelar perkara akan dilaksanakan pada minggu tersebut, meskipun disertai alasan kendala teknis.

Faktanya, hingga 28 Juni 2026 gelar perkara belum juga dilaksanakan. Dalam komunikasi lanjutan, penyidik menyampaikan bahwa penundaan terjadi karena penggabungan perkara dan penyesuaian anggaran. Alasan ini secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena gelar perkara merupakan bagian dari manajemen penyidikan yang bersifat wajib dan tidak bergantung pada ketersediaan anggaran. Tidak terdapat satu pun norma dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang memperbolehkan penundaan gelar perkara dengan alasan efisiensi biaya.

Baca Juga :   Suksesnya Rapat Anggota dalam upaya pembentukan struktur kepengurusan Ranting GP Ansor Kel. Kalibaru Muhammad Arief Sholeh Terpilih Sebagai Pemimpin GP Ansor Kalibaru

Yang lebih mengkhawatirkan, penyidik dalam keterangannya menyatakan bahwa alat bukti dalam perkara ini telah cukup untuk penetapan tersangka. Namun, pernyataan tersebut tidak diikuti dengan tindakan hukum konkret. Gelar perkara terus tertunda, dan penetapan tersangka tidak kunjung dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi serius dalam proses penanganan perkara, yang dapat diartikan sebagai ketidaktertiban prosedur atau bahkan indikasi penundaan yang disengaja.

Pada 6 Juli 2026, pelapor kembali meminta kepastian terkait hasil gelar perkara dan perkembangan terbaru, namun tidak mendapatkan respons. Sikap tidak responsif ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hak pelapor untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam hukum acara pidana. Dalam konteks ini, penanganan perkara tidak hanya melanggar asas kepastian hukum, tetapi juga asas transparansi dan akuntabilitas.

Koordinasi kemudian dilakukan dengan Kapolsek Pulau Makian. Dalam tanggapannya, Kapolsek mengakui adanya keterlambatan dengan alasan keterbatasan personil, banyaknya perkara, serta kendala pemeriksaan saksi di luar wilayah. Namun secara prinsip hukum, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran. Perkara yang melibatkan anak sebagai korban seharusnya menjadi prioritas, dan keterbatasan internal tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas keadilan.

Lebih jauh, dalam doktrin hukum pidana dikenal prinsip bahwa penundaan keadilan adalah bentuk penyangkalan keadilan itu sendiri (justice delayed is justice denied). Dalam perkara ini, penundaan yang terjadi bukan lagi dalam batas kewajaran, melainkan telah mengarah pada pola berulang yang sistematis. Janji-janji penyidik yang tidak terealisasi, alasan-alasan yang berubah-ubah, serta tidak adanya tindakan konkret meskipun bukti telah dinyatakan cukup, membentuk konstruksi yang mengarah pada dugaan adanya penghambatan proses hukum.

Baca Juga :   MASA TAHAPAN KAMPANYE : PANWASCAM KERTASARI CEGAH PELANGGARAN PEMILU

Dalam perspektif investigatif, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah penundaan ini semata-mata akibat keterbatasan teknis, atau terdapat faktor lain yang mempengaruhi jalannya proses hukum? Dengan tidak adanya kepastian penetapan tersangka dan berlarut-larutnya gelar perkara, tidak dapat diabaikan munculnya dugaan adanya perlindungan terhadap pihak tertentu atau bentuk intervensi yang menghambat penegakan hukum.

Tanggung jawab atas kondisi ini tidak hanya berada pada penyidik, tetapi juga melekat pada pimpinan satuan, dalam hal ini Kapolsek Pulau Makian. Dalam prinsip command responsibility, pimpinan bertanggung jawab atas pengendalian, pengawasan, dan kualitas penanganan perkara di wilayah hukumnya. Oleh karena itu, keterlambatan yang berlarut dan tidak terkontrol mencerminkan adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan internal.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara ini telah menunjukkan indikasi kuat adanya penundaan yang tidak berdasar hukum, ketidakprofesionalan dalam penyidikan, serta pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bahkan, dalam tingkat tertentu, kondisi ini membuka ruang dugaan adanya penghambatan proses hukum yang harus diuji melalui mekanisme pengawasan internal.

Dalam konteks ini, langkah tegas menjadi keharusan. Kapolsek Pulau Makian perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyidik dan memastikan adanya kepastian jadwal gelar perkara serta penetapan tersangka apabila alat bukti telah cukup. Di sisi lain, Wakasidik, Polres, dan Polda Maluku Utara perlu mengambil peran pengawasan aktif guna memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Fungsi pengawasan internal, khususnya Propam, juga perlu melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin atau etik.

Baca Juga :   Wamendagri Bima Arya Segela Mendorong Provinsi Sulteng Sinergi Dan Akselerasi Sukseskan Program Swasembada Pangan

Apabila dalam waktu dekat tidak terdapat langkah konkret, maka perkara ini berpotensi menjadi perhatian publik yang lebih luas. Keterlibatan media sebagai bentuk kontrol sosial merupakan konsekuensi logis dalam situasi di mana transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dipertanyakan.

Pada akhirnya, penegakan hukum bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal kepercayaan. Ketika proses hukum berjalan lambat dan tidak pasti, yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga kredibilitas institusi penegak hukum itu sendiri.

Taufik A. Rahman SH (Pelapor sekaligus Pendamping Hukum Korban)