Komite Perjuangan Rakyat Laporkan Dugaan Pelanggaran ASN ke BKN dan Kemendagri

andongonline.com | Komite Perjuangan Rakyat (KOPRA) mengirimkan surat pengaduan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali.

Berdasarkan dokumen pengaduan yang diterima redaksi, surat bernomor 000/KOPRA/N/2026 itu berisi permintaan kepada BKN agar menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam surat tersebut, KOPRA menyebut laporan mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN, serta Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KOPRA menyatakan telah melampirkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti untuk mendukung laporan tersebut. Surat itu juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Selain surat pengaduan kepada BKN, dokumen yang diperoleh redaksi juga menunjukkan adanya tanda terima dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pada lembar tanda terima tersebut tercantum bahwa dokumen berupa laporan pengaduan telah diterima oleh Unit Layanan Administrasi Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Baca Juga :   Idris Caleg DPRD Kota Depok V Dari Partai PKB : Kampanye Door to Door dan Program Unggulan Kewarga Cilodong Tapos