Dema UID Angkat Masalah Sampah Depok dan Kekosongan Jabatan Kepala DLHK

andongonline.com| Depok – Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Depok (UID) menyoroti persoalan serius terkait pengelolaan sampah di Kota Depok yang dinilai masih jauh dari kata optimal. Isu ini mengemuka dalam forum diskusi mahasiswa yang dipimpin Presiden Dema UID, Moh Sahal Suhendar, bersama Koordinator Lapangan, Maulana Yusuf.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan ke publik, Dema UID menilai persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Depok. Sejumlah program yang dijanjikan pemerintah disebut belum terealisasi secara maksimal, baik dari aspek sarana prasarana maupun sistem pengelolaannya.

“Masalah sampah ini tidak bisa dianggap sepele. Jika dibiarkan, dampaknya akan terus membesar dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Moh Sahal Suhendar, Selasa, 20 Januari 2026.

Mahasiswa juga menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok yang hingga kini belum memiliki kepala definitif. Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan rencana membuka sayembara jabatan untuk mengisi posisi strategis tersebut.

Selain soal kepemimpinan, kondisi teknis di lapangan turut menjadi perhatian. Berdasarkan informasi di laman resmi DLHK, terdapat rencana pelebaran area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah utara dan barat Kota Depok. Namun menurut mahasiswa, perluasan lahan saja tidak cukup tanpa pembenahan sistem.

Baca Juga :   Fauzi Kurniawan: Nabi kok dibuat bercandaan? Pernyataan Suswono Melecehkan Agama

Keterbatasan armada pengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju TPA dinilai menjadi penyebab utama penumpukan. Banyak TPS mengalami kelebihan kapasitas sehingga sampah meluber hingga ke bahu bahkan badan jalan. Situasi tersebut, kata mahasiswa, terlihat jelas di TPS sekitar Stasiun Depok Baru dalam beberapa waktu terakhir.

“Jika TPS dan TPA sama-sama penuh, maka ada persoalan koordinasi yang harus dievaluasi. Sistem pengangkutan seharusnya berjalan teratur,” ujar Maulana Yusuf.

Dema UID juga menyinggung pengiriman sampah dari TPA Cipayung ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo. Berdasarkan anggaran Pemkot Depok, biaya pengiriman mencapai sekitar Rp138 ribu per ton. Namun mahasiswa menilai faktor biaya tidak seharusnya membuat sampah tertahan lama hingga menimbulkan overload.

Atas kondisi tersebut, Dema UID menegaskan komitmennya sebagai kontrol sosial. Mahasiswa berencana melakukan pemantauan langsung terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya instansi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Pemantauan akan dilakukan tidak hanya melalui data media, tetapi juga dengan turun langsung ke lapangan, menyambangi instansi terkait, kawasan warga terdampak, serta lokasi TPS dan TPA.

“Mahasiswa harus terlibat aktif dan bersinergi demi kepentingan masyarakat, terutama mereka yang setiap hari merasakan dampak persoalan sampah,” tutur Sahal.

Baca Juga :   Ansor Depok Bersholawat: Festival Rawi Se-Kota Depok dan Peluncuran MDS Rijalul Ansor

Dema UID berharap hasil pengawasan tersebut dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Depok agar mampu merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak kepada warga.