Ketua Kopra Institut Mendesak Pemerintah Pusat, Cabut Izin PT Ausindo Anugerah Pasifik, Yang Beroperasi Di Morotai Jaya

Andongonline | – radartimur.id Morotai- Komite Perjuangan Rakyat (Kopra Institut) mendesak pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi dan mencabut seluruh izin PT. Ausindo Anugerah Pasifik pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Morotai Jaya kabupaten Pulau Morotai. Senin 29/9/2025

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik, setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan untuk menempatkan Jaminan Reklamasi sebelum memulai kegiatan operasional.

Ketua KOPRA INSTITUT Faisal Habeba, Menyentil Regulasi dan menyebutkan bahwa dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito di bank pemerintah melalui rekening bersama. Namun faktanya PT Ausindo Anugerah Pasifik tidak menempatkan jaminan reklamasi berdasarkan data Kementerian ESDM.

Menurut Faisal, sisi lain, izin usaha pertambangan (IUP) PT Ausindo Anugerah Pasifik terindetifikasi tidak memenuhi kriteria Clean and Clear (CnC) yang menjadi syarat sahnya operasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Penerbitan IUP tanpa proses lelang melanggar Pasal 51 dan Pasal 60 UU Nomor 3 Tahun 2020 Jo UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, maka izin tambang perusahaan tersebut cacat prosedur dan harus di cabut oleh pemerintah.

Baca Juga :   Respons atas Video Amien Rais yang Beredar, Komunitas Cinta Literasi: Ruang Publik Butuh Kerja Nyata, Bukan Ujaran Kebencian

Kami mendesak Pemerintah, Kepolisian Daerah, Mabes Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk segera hentikan Aktivitas Perusahaan. Kami juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap menyeluruh baik kerugian negara maupun legalitas perusahaan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang, maka BPK harus merekomendasikan kepada pemerintah agar izin pertambangannya dicabut.(ksm)