Andongonline. Jayapura — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk terus memastikan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 mendatang. Dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua telah siap membiayai PSU.
Kesiapan itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan penyelenggara Pemilu maupun pihak keamanan.
“Kalau sudah [menandatangani] NPHD artinya itu sudah dasar hukumnya sudah pasti bahwa itu akan dibiayai sesuai dengan NPHD yang ada,” ujarnya kepada awak media usai Rapat Koordinasi (Rakor) PSU Tahun 2025 di Provinsi Papua yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (15/5/2025).
Adapun penandatanganan NPHD tersebut dilakukan setelah Rakor PSU Tahun 2025 di Provinsi Papua. Ribka menegaskan, pihaknya bakal terus mendampingi pemerintah daerah (Pemda) yang menggelar PSU sehingga berjalan sesuai ketentuan. Hal ini terutama terkait dukungan APBD dalam membiayai pelaksanaan PSU.
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa pembiayaan PSU melalui APBD merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. “Itu amanat undang-undang, jadi kita mengimplementasikan atau kita melaksanakan amanat tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Ramses Limbong membenarkan, Rakor tersebut memutuskan pembiayaan PSU bersumber dari APBD Provinsi Papua. Jumlah anggaran yang disepakati sebanyak Rp160.950.672.000. Angka itu terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Polda Papua, serta Kodam XVII Cenderawasih.
“Jadi sudah clear, tadi kita sudah sepakat, sudah ditandatangani [NPHD-nya] nanti tinggal proses administrasinya untuk penyalurannya,” jelasnya.
Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige Renwarin, dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito. Hadir pula Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Amandus Situmorang dan Haritje Latuihamallo, serta sejumlah pejabat Pemprov Papua.
Dalam kesempatan itu, para peserta Rakor menyampaikan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan PSU berjalan aman dan damai. Hal ini termasuk membahas pentingnya menjaga partisipasi pemilih, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun penyelenggara, hingga kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan PSU.
Berita Terkait
JAKARTA — Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia menggelar kegiatan Ambassador’s Lecture (Kuliah Umum) bersama Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, H.E. Mohamed Trabelsi dalam rangka memperingati 65 tahun hubungan bilateral Indonesia-Tunisia (19/6). Kegiatan yang digelar di kantor IDE Indonesia, Menara Bidakara tersebut dihadiri oleh Ketua Harian Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia, Nata Sutisna, para agen travel, influencer, aktivis muda, serta para mahasiswa. Ketua Harian IDE Indonesia, Nata Sutisna mengatakan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Tunisia di bangun di atas semangat persahabatan. “Hari ini kami sangat senang karena kehadiran Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Bapak Trabelsi. Melalui kuliah umum sekaligus peringatan 65 tahun hubungan bilateral Indonesia-Tunisia ini, sebagai organisasi anak muda masa kini, IDE Indonesia ingin menyampaikan bahwa diplomasi yang kokoh di antara Indonesia-Tunisia itu dibangun di atas semangat persahabatan. Artinya, semangat persahabatan harus berbicara di ruang politik, negosiasi ekonomi, dan diplomasi sehingga mewujudkan kebaikan bagi bangsa dan dunia,” ujar Nata yang juga alumni Universitas ternama di Tunisia. Adapun Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, H.E. Mohamed Trabelsi menyampaikan bahwa telah banyak kerjasama yang dibangun oleh Indonesia dan Tunisia selama 65 tahun ini, terutama di bidang perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. “Selama 65 tahun ini, telah banyak kerjasama yang dibangun oleh Tunisia dan Indonesia. Di bidang perdagangan misalnya, per-tahun 2023 menjapai $253 juta dollar. Indonesia melakukan banyak ekspor minyak kelapa sawit sedangkan impor dari Tunisia adalah minyak zaitun dan kurma. Pun, di bidang pariwisata, per-tahun 2024, jumlah warga negara Tunisia yang berkunjung ke Indonesia mencapai 10.000 lebih wisatawan. Lalu jumlah WNI yang berkunjung ke Tunisia mencapai 1.000 lebih wisatawan,” kata Dubes Trabelsi. Selain itu, ia juga menyebut setiap tahun pemerintah Tunisia memberikan puluhan beasiswa bagi pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di Tunisia, terutama dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Nata Sutisna, Ketua Harian IDE Indonesia mengapresiasi kerja pemerintah Indonesia dan Tunisia yang terus memberikan dampak berharga bagi hubungan kedua negara. Terutama, tambah Nata, saat ini wisatawan Indonesia diberikan kemudahan untuk berkunjung ke Tunisia tanpa visa. “Sebagai anak muda, mewakili IDE Indonesia saya sangat mengapresiasi kerja-kerja pemerintah Indonesia dan Tunisia. Saat ini, kami yang berpaspor Indonesia bebas visa berkunjung ke Tunisia. Artinya, diplomasi Indonesia-Tunisia berjalan sangat baik dan penuh persahabatan. Terima kasih Bapak Duta Besar Indonesia di Tunisia dan terima kasih Bapak Duta Besar Tunisia di Indonesia,” tegas Nata. 
