andongonline.com | Pada 26 Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2024, menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan penyesuaian gaji ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS, serta mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Kenaikan gaji ini, yang berlaku sejak 1 Januari 2024, juga diatur dalam Perpres Nomor 10/2024. Meskipun dijanjikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, proses pencairan kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen masih menunggu penerbitan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Menariknya, keputusan ini menjadi sorotan karena dilakukan di tahun politik, menjelang Pemilu 2024. Ujang Komarudin, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, menduga adanya muatan politis. Menurutnya, kenaikan gaji PNS bisa menjadi strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Jokowi, yang dapat berkorelasi positif dengan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Meski ada dugaan muatan politis, Presiden Jokowi menegaskan bahwa penyesuaian gaji PNS dilakukan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Dalam konteks politik, kebijakan ini, seperti halnya kebijakan sebelumnya, tetap menjadi bahan perdebatan di tengah dinamika politik yang ada.
Sementara Menteri Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, optimistis bahwa aturan yang mengatur kenaikan gaji PNS akan segera rampung pada bulan ini. Meski begitu, masih ada keterbatasan dalam proses pencairan yang masih menunggu regulasi dari Kementerian Keuangan.
Apapun motif di balik kenaikan gaji PNS, yang jelas kebijakan ini memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan PNS dan dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai warga negara yang cerdas, penting bagi kita untuk tetap kritis dan memahami implikasi dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Penulis: Aulia Azzahrah
