Andondonline| Tata kelola pemerintahan dapat dikatakan baik, apabila dikelola dan dialokasikan sumber daya secaraefesien dan efektif. Tata kelola yang baik ditandai dengan penegakkan hukum tanpa pandang bulu, sikap publik menghormati kepastian hukum, transparansi dan aliran informasi yang bebas, keterlibatanwarga negara dalam pengambilan keputusan secara signifikan, kesetaraan, akuntabilitas yang tinggi, manajemen segala bentuk sumber daya publik yang efektif, pengendalian terrhadap efisiensi penggunaan angaran serta aparat negara yang melayani dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Sebaliknya, tata kelola pemerintahan yang buruk ditandai dengan ketidakadilan, hukum tidak ditegakkan, terjadi marjinalisasisosial, pengambilan keputusan tidak transparan, kebijakan dibuat secara sewenang-wenang, alokasi daya manfaat sumberdaya alam tidak adil dan korupsi tersebar luas. Oleh sebab itu, pengembangan energi, pangan, infrastruktur ekonomi dalam keadaan tatakelola pemerintahan yang buruk hanya akan menguntungkan sebagian kecil kelompok Masyarakat.
Pada penghujung periode masa jabatan Bupati Imron berbagai problematika terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon yang semakin semrawut banyak kampanye bupati Cirebon yang belum terlaksana yang kemudian hanya menjadi omong kosong sampai saat ini. Merujuk kepada visi misi kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman artinya hal itu perlu untuk di implementasikan dari seluruh sektor yang di sebutkan.
Berbudaya, sejatinya kabupaten Cirebon menunjukan dan melestarikan budaya dan trasdisi adat istiadat dari mulai hal kecil yang perlu untuk di kembangkang dan di lestarikan sedemikian rupa untuk menjungjung Cirebon yang berbudaya dan salah satu Upaya untuk mensejahtrakan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar Masyarakat, meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan, sekehatan dan ekonomi Masyarakat. Untuk mendamingi hal demikian pelu juga adanya sektor keamanan yang mendukung untuk memelihara ketertiban untum demi mewujudkan kondusivitas daerah guna mengukung terciptanya stabilita nasional,
Merujuk kepada hal lingkungan yang menjadi titik di TPAS Gunung Santri yang di perkirakan sebanyak 1.230 ton perharinya dengan adanya demikian perlu adanya penanganan cepat dari Pemerintah kabupaten Cirebon untuk menindaklanjuti hal demikian agar kemudian tidak terjadi penumpukan sampah dan imbasnya justru kepada Masyarakat di sekitar TPAS gunung santri.
Dari sektor Pendidikan Tingkat kelulusan siswa SMP di kabupaten Cirebon setiap tahunnya 27 ribu anak. Dari jumlah itu yang melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA hanya sekitar 20 ribu.mempunyai pertanyaan besar ketika 7 ribu siswa tidak melanjutkan jenjang Pendidikan selanjutnya. Selain itu, merujuk pada tahun 2019 indeks pendidikan kabupaten cirebon sebesar 56,7 % dalam kurun waktu 3 tahun hanya ada kenaikan sebesar 2,41 % apakah itu berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang telah digelontorkan ?
Dari sektor infrastruktur Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 42,75% dari total 1.240,30 kilometer jalan status kabupaten di Kabupaten Cirebon dalam kondisi rusak. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, ruas jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 338,78 kilometer, rusak sedang 99,12 kilometer, dan 92,35 kilometer mengalami rusak berat. Sementara, ruas jalan di Kabupaten Cirebon yang dalam kondisi baik sepanjang 710,06 kilometer. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon Iwan Rizki mengatakan pihaknya menganggarkan dana Rp. 290 miliar untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur pada tahun ini. Ratusan miliar itu untuk pembangunan jalan, jembatan, maupun infrastruktur penyediaan air bersih. Sebagian besarnya dialokasikan untuk pemeliharaan dan rekontruksi jalan.
Di tengah kegelapan infrastruktur, anggaran untuk perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Cirebon terus menjadi sorotan. Dengan alokasi yang terbatas, hanya sebesar Rp 500 juta per tahun, angka ini menjadi sebuah ironi ketika pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mencapai puncaknya, mencatatkan sekitar Rp 8 miliar per bulan. Dengan masih ada sekitar 180 titik PJU yang belum terpasang dan 2.835 yang memerlukan pemeliharaan, penanganan secara bertahap menjadi solusi yang dianjurkan.
Beberapa hal demikian pun kami menyoroti pula terkait Pembangunan di wilayah kabupaten Cirebon yang dengan Pembangunan yang sangat melejit terkait pembiayaan dan mulai di bangun untuk alun alun di tahun 2021 dengan nominal biaya Rp. 11,6 miliyar dan Kembali di lanjutkan Pembangunan tahap kedua di tahun 2023 dengan anggaran tambahan 4,5 miliar dengan menggunakan bantuan keuangan dari provinsi jawa barat. Artinya dengan suntikan beberapa dana yang di gelontorkan seharusnya infrastruktur yang terbangun lebih kokoh dan elok untuk di kunjungi oleh masyarakat. Akan tetapi
beberapa bulan pasca diresmikan alun-alun yang di bangun sangat di sayangkan gapura baru tersebut roboh dan alun-alun pataraksa harus di tutup kembali dalam pengoperasiannya. Sehingga memunculkan beberapa kontroversi di masyarakat dengan nominal biaya yang cukup besar. Maka kami sebagai mahasiswa berperan untuk mengetahui ada apa dengan anggaran yang sebegitu besarnya? Dan Lembaga legislatif yang kemudian mempunyai 3 fungsi, legislasi, controlling dan budgeting bagaimana berperan masif atas fungsi controlling untuk anggaran yang di gelontorkan ke Lembaga Eksekutif.
Beberapa persoalan yang kemudian masih terjadi di lapangan terkait kesejahtraan masyarakat, sektor Pendidikan, Lingkungan dan Insfrastruktur menjadi titik sorot kami untuk menilai bahwa masih banyak sekali PR yang harus di kerjakan untuk mensejahterakan masyarakat di kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon mendesak Pemerintah dengan poin tuntutan sebagai berikut :
1. Mendesak pemerintah Kab. Cirebon dalam meningkatan kualitas Pendidikan yang didukung dengan fasilitas sekolah memadai, serta kesejahteraan tenaga pengajar.
2. Mendesak Pemerintah untuk memecahkan penanggulangan polemik sampah dengan pengadaan TPA ditiap daerahsecara merata juga tata Kelola lingkungan yang baik.
3. Mendesak untuk menyegerakan perbaikan jalan & Penerangan Jalan Umum yang termasuk ke dalam jalan kabupaten di wilayah kabupaten Cirebon.
4. Stop alokasi dan penggunaan APBN/APBD yang tidak mensejahterakan Masyarakat Cirebon.
Maka kemudian dari pada itu, Kami Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon berserta elemen masyarakat Kabupaten Cirebon MengUltimatum kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon untuk SEGERA mendesak Bupati Kabupaten Cirebon menyelesaikan permasalahan yang terjadi Di Kabupaten Cirebon
