Andongonline. Jakarta. Langkah besar tengah disiapkan pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa! Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh penjuru negeri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa peran bupati dan wali kota sangat krusial dalam mewujudkan mimpi besar ini. Pasalnya, mereka adalah pembina langsung bagi kepala desa dan BPD yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di tingkat desa. “Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama kepala desa dan BPD, jadi peran bupati dan wali kota sangat penting,” ujar Tito saat menghadiri Kick-off dan Sosialisasi Inpres No. 9/2025 secara virtual, Senin 14 April 2025.
Mendagri mendorong kepala daerah untuk tidak ragu-ragu menggunakan dana APBD maupun Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pendirian koperasi. Bahkan, ia akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai payung hukum agar proses ini berjalan cepat dan aman secara administrasi.
“Saya akan siapkan SE Mendagri agar kepala daerah tidak ragu-ragu memakai BTT,” tegasnya
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih, menyebut bahwa dana yang dibutuhkan untuk tiap koperasi sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Dana itu akan bersumber dari APBN dan APBD. Zulkifli juga meminta agar kepala desa segera menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) agar pembentukan koperasi bisa langsung dilaksanakan. Tujuannya tak main-main — membangun kekuatan ekonomi desa dan memangkas rantai pasok yang panjang.
Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta ribuan kepala desa dan BPD dari seluruh Indonesia yang ikut secara daring. Dengan semangat gotong royong dan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan keadilan ekonomi dari bawah.
